Yusril : Warga PBB Menentang Penyalahgunaan BLSM dan Raskin Untuk Kepentingan Politik

Keputusan Pemerintah untuk menaikkan Harga BBM,mendapat tanggapan dari mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra. "K...

Keputusan Pemerintah untuk menaikkan Harga BBM,mendapat tanggapan dari mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra.

"Kami, Warga PBB Kecewa dengan kenaikan BBM yang dengan seketika meningkatkan jumlah rakyat miskin" ujar Yusril di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Seiring dengan kenaikan BBM, Pemerintah  beserta Partai Koalisi sepakat untuk memberikan kompensasi kenaikan BBM  dalam bentuk program berupa BLSM dalam bentuk uang tunai, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin dan pembagian beras untuk orang miskin.

Menangggapi program tersebut, Yusril mengatakan bahwa Ia setuju rakyat miskin wajib dibantu, namun dirinya mengkuatirkan  program kompensasi kenaikan BBM tersebut disalah gunakan untuk kepentingan politik, karena waktunya sudah dekat pemilu. "Bantuan Langsung tunai BLSM akan dibagikan setiap bulan selama 4 sampai 5 bulan, mulai Oktober sampai April 2014. Kalau BLSM dilaksanakan tiap bulan mulai Oktober sampai April 2014, maka pembagian uang akan bersentuhan dengan masa kampanye dan pemilu, begitu juga dengan pemberian bantuan bagi siswa miskin akan melewati masa yang sama dengan pelaksanaan kampanye dan pencoblosan pemilu 2014", tegas Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa rakyat miskin wajib mengetahui bahwa uang untuk program dampak kenaikan BBM itu seluruhnya diambil dari dana APBN." Sumber Dana program kompensasi adalah  APBN, Jadi itu uang rakyat juga. Uang bantuan dan beras yang dibagikan bukanlah infaq atau sedekah dari partai ternetu, apalagi sedekah dari Presiden SBY", ujarnya.

Bercermin dari pengalaman pemilu dan pilpres  sebelumnya, uang bantuan dan pembagian raskin itu memiliki  dampak yang besar pada hasil pemilu dan pilpres. " "Pemberian bantuan uang tunai dan pembagian raskin digambarkan seolah-olah berkat kemurahan hati partai yang berkuasa dan Presiden. Rakyat miskin yang pendidikannya rata-rata SD itu tidak paham kalau uang dan beras itu bukan kemurahan hati partai berkuasa atau Presiden." tambahnya.

 Yusril menyatakan warga PBB menentang penyalahgunaan program kompensasi BBM. " Kami warga PBB menentang penyalahagunaan BLSM dan Raskin untuk membelokkan suara rakyat dalam pemilu yang akan untungkan partai berkuasa. Kami juga memnuntut Pemilu yang Jurdil, agar 17 Juta rakyat miskin tidak dibodohi agar memilih partai penguasa dalam pemilu 2014 nanti", pungkasnya.(Nvl)

Sumber: menits.com