JAKARTA - Konflik di internal PPP makin hangat. Kurang dari 24 jam setelah dikeluarkannya surat keputusan pemecatan terhadap Wakil Ketua...
JAKARTA
- Konflik di internal PPP makin hangat. Kurang dari 24 jam setelah
dikeluarkannya surat keputusan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum DPP
PPP Suharso Monoarfa dan empat ketua dewan pimpinan wilayah, Sekjen DPP PPP M.
Romahurmuziy yang tidak ikut menandatangani surat melawan keputusan tersebut.
Politikus yang sebelumnya dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) itu menyatakan, tidak pernah ada pemecatan terhadap sejumlah fungsionaris DPP dan DPW. "DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apa pun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkat mana pun," tegas Romahurmuziy dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (17/4).
Menurut Romi "sapaan akrabnya", surat keputusan terkait dengan organisasi partai yang terakhir diterbitkan adalah pada 20 Februari 2014. Setelah itu, kata dia, tidak ada lagi SK yang diterbitkan DPP PPP.
Dia menambahkan, PPP memiliki sejumlah prosedur dalam AD/ART yang harus dilalui dalam pemberhentian anggota. Antara lain, harus didahului tiga kali surat peringatan dan didahului pemberhentian sementara. Setiap proses tersebut juga dilaksanakan dalam forum rapat pengurus harian DPP. "Saya pastikan seluruh prosedur itu belum dilalui. Karena itu, kalau ada surat yang beredar, itu berarti surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Romi.
Dia malah menengarai adanya pihak-pihak di luar kepengurusan PPP yang memancing di air keruh. Pihak-pihak tersebut menginginkan terjadinya konflik di partai berlambang Kakbah itu dengan mereka-reka penerbitan dan penyebaran SK pemecatan tersebut. "Seperti saya katakan kemarin (dua hari lalu, Red) bahwa DPP PPP tetap akan merekonsiliasi semua perbedaan pendapat yang ada secara musyawarah untuk menuju islah," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, ribut-ribut di internal PPP dipicu kekecewaan sejumlah fungsionaris atas keputusan SDA menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23 Maret lalu. Sesaat setelah pileg, beberapa elite DPP dan DPW melakukan pertemuan di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu lalu (13/4). Salah satu kesepakatan di pertemuan itu adalah desakan kepada DPP untuk segera melaksanakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dengan agenda evaluasi dan pemberian sanksi terhadap SDA.
Buntut gerakan tersebut, SDA bersama Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha memecat sejumlah fungsionaris dari jabatannya. Selain Suharso Monoarfa, ada empat ketua DPW PPP yang juga dilorot dari jabatannya. Mereka adalah Rahmat Yasin (Jawa Barat), Musyaffa Noer (Jawa Timur), Amir Uskara (Sulawesi Selatan), dan Fadli Nursal (Sumatera Utara).
Di tempat terpisah, SDA memastikan SK pemecatan itu sah. "Ya, saya berharap masing-masing tahu posisinya. Ketum itu tidak sejajar dengan Sekjen, Ketum tidak sejajar dengan wakil ketua umum," tegas SDA di kompleks Istana Presiden kemarin.
Menteri Agama itu meyakini bahwa keputusan pemberhentian tersebut adalah langkah yang tepat. Khususnya untuk memulihkan kondisi internal partai yang sempat goyah. "Insya Allah, karena niatnya untuk memulihkan keadaan, PPP dalam keadaan tenang tiba-tiba rusuh, saya sebagai Ketum berkewajiban mengembalikan keadaan. Apa yang saya lakukan ini memulihkan keadaan," urainya. (dyn/c4/ken)
Politikus yang sebelumnya dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) itu menyatakan, tidak pernah ada pemecatan terhadap sejumlah fungsionaris DPP dan DPW. "DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apa pun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkat mana pun," tegas Romahurmuziy dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (17/4).
Menurut Romi "sapaan akrabnya", surat keputusan terkait dengan organisasi partai yang terakhir diterbitkan adalah pada 20 Februari 2014. Setelah itu, kata dia, tidak ada lagi SK yang diterbitkan DPP PPP.
Dia menambahkan, PPP memiliki sejumlah prosedur dalam AD/ART yang harus dilalui dalam pemberhentian anggota. Antara lain, harus didahului tiga kali surat peringatan dan didahului pemberhentian sementara. Setiap proses tersebut juga dilaksanakan dalam forum rapat pengurus harian DPP. "Saya pastikan seluruh prosedur itu belum dilalui. Karena itu, kalau ada surat yang beredar, itu berarti surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Romi.
Dia malah menengarai adanya pihak-pihak di luar kepengurusan PPP yang memancing di air keruh. Pihak-pihak tersebut menginginkan terjadinya konflik di partai berlambang Kakbah itu dengan mereka-reka penerbitan dan penyebaran SK pemecatan tersebut. "Seperti saya katakan kemarin (dua hari lalu, Red) bahwa DPP PPP tetap akan merekonsiliasi semua perbedaan pendapat yang ada secara musyawarah untuk menuju islah," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, ribut-ribut di internal PPP dipicu kekecewaan sejumlah fungsionaris atas keputusan SDA menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23 Maret lalu. Sesaat setelah pileg, beberapa elite DPP dan DPW melakukan pertemuan di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu lalu (13/4). Salah satu kesepakatan di pertemuan itu adalah desakan kepada DPP untuk segera melaksanakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dengan agenda evaluasi dan pemberian sanksi terhadap SDA.
Buntut gerakan tersebut, SDA bersama Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha memecat sejumlah fungsionaris dari jabatannya. Selain Suharso Monoarfa, ada empat ketua DPW PPP yang juga dilorot dari jabatannya. Mereka adalah Rahmat Yasin (Jawa Barat), Musyaffa Noer (Jawa Timur), Amir Uskara (Sulawesi Selatan), dan Fadli Nursal (Sumatera Utara).
Di tempat terpisah, SDA memastikan SK pemecatan itu sah. "Ya, saya berharap masing-masing tahu posisinya. Ketum itu tidak sejajar dengan Sekjen, Ketum tidak sejajar dengan wakil ketua umum," tegas SDA di kompleks Istana Presiden kemarin.
Menteri Agama itu meyakini bahwa keputusan pemberhentian tersebut adalah langkah yang tepat. Khususnya untuk memulihkan kondisi internal partai yang sempat goyah. "Insya Allah, karena niatnya untuk memulihkan keadaan, PPP dalam keadaan tenang tiba-tiba rusuh, saya sebagai Ketum berkewajiban mengembalikan keadaan. Apa yang saya lakukan ini memulihkan keadaan," urainya. (dyn/c4/ken)
.jpg)
COMMENTS