MK sebaiknya berhati-hati menanggapi keinginan Antasari Azhar memohon uji materi Pasal 197 UU KUHAP. Pasalnya, Pakar Hukum Tata Negara, Y...
Hadir sebagai saksi ahli, Yusril menyatakan demi keadilan hukum. PK dapat dibuka kembali jika mendapatkan bukti atau novum terbaru.
“Saya berpendapat demi keadilan. Mestinya, PK itu bisa dibuka sekali lagi. Artinya, bisa dibuka kembali jika ditemukan bukti yang sangat kuat,” ujar Yusril usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/5/13).
Menurut Ketua Dewan Syuro PBB ini, pembatasan PK dimaksudkan pemberian kepastian hukum. Baginya, itu memasung hak seseorang dalam hukum,” jangan hanya karena alasan kepastian hukum lalu dia memasung hak setiap orang untuk memperolah keadilan. Kalau ada novum, maka bisa diungkapkan,” tegasnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kemenkumham ini menganggap keadilan dan kepastian harus berjalan linier, bukan lagi ada pertentangan. Alhasil, kepastian hukum tidak ada tanpa keadilan, begitu juga sebaliknya.
“Saya katakan keadilan itu lebih kepada substansi materi perkara hukum materil, dan kepastian hukum itu terkait hukum acara atau prosedur,” lanjutnya.
Ia pun menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Antasari Azhar yang menjalani pidana 18 tahun dengan tuduhan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.“Baiknya MK mengabulkan permohonan ini. Dengan demikian, Pak Antasari bisa PK sekali lagi. Banyak novum yang bisa diungkap yang memungkinkan Pak Antasari itu dibebaskan pidana 18 tahun penjara,” tegasnya.
Sumber: Lensa Indonesia
.jpg)
COMMENTS